Presiden Jokowi Tegaskan Kewenangan Prerogatif Terkait Kursi Menteri Pertahanan

oleh -5 Dilihat
oleh
banner 468x60

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan tegas terkait klaim Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, terkait jatah kursi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Menurut Jokowi, tidak ada jatah terkait posisi menteri karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023), Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait klaim Cak Imin. “Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden,” tegas Jokowi. Ia menepis klaim Cak Imin yang menyebut kursi Menhan sebagai jatah untuk dirinya, sambil menambahkan, “Nggak ada jatah-jatah seperti itu ya, nggak ada,” dengan senyum menghiasi wajahnya.

banner 336x280

Pernyataan Cak Imin terkait kursi Menhan disampaikannya dalam acara Indonesia Millennial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/11) lalu. Klaim ini muncul sebagai tanggapan terhadap pertanyaan Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, yang mengkritik sikap Cak Imin yang menggaungkan narasi perubahan sementara masih berada di pemerintahan Jokowi.

Cak Imin menyebut bahwa PAN, yang pada Pilpres dua kali berturut-turut mendukung Prabowo Subianto, tidak konsisten. Sebaliknya, PKB, partai yang konsisten mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 dan 2019, mendapatkan kursi menteri setelah bergabung sebagai partai pro-pemerintah.

Ketua Umum PKB, Cak Imin, mengungkapkan bahwa sebenarnya posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju pernah ditawarkan kepadanya. Namun, kursi tersebut akhirnya diisi oleh Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, setelah Gerindra bergabung sebagai partai pro-pemerintah.

“Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair,” ucap Cak Imin.

Menanggapi klaim tersebut, Partai Gerindra angkat bicara melalui Ketua Harian Dasco. Dasco menegaskan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. “Mengenai masalah yang ditunjuk Menhan bukan, atau tadi yang disebut, saya tidak mau banyak komentar, karena itu kan adalah prerogatif dari pada presiden,” ungkap Dasco dalam konferensi pers pada Kamis (30/11/2023).

Dasco juga menjelaskan bahwa Gerindra masuk ke pemerintahan Jokowi belakangan, sehingga tidak mengetahui perjanjian koalisi sebelumnya. Keputusan bergabungnya Gerindra didasarkan pada tawaran Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan program kampanye Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

Dengan demikian, teguran tegas dari Presiden Jokowi memperjelas bahwa penentuan menteri merupakan hak prerogatifnya, mengakhiri polemik klaim jatah kursi Menhan yang diutarakan oleh Cak Imin.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.