JakPro Laporkan Warga ke Polisi, Perselisihan Lahan di Kampung Bayam Semakin Memanas

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

Jakarta – Dalam peristiwa yang unik, sejumlah warga yang memaksa menduduki Kompleks Apartemen Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara saat ini menghadapi tindakan hukum dari PT Jakarta Propertindo (JakPro) atas dugaan pelanggaran lahan. Perselisihan ini memicu serangkaian diskusi melibatkan JakPro, Pemerintah Kota Jakarta Utara, dan para warga.

Dialog berlangsung di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Jumat (19 Januari 2024), di mana perwakilan warga, yang dipimpin oleh Furqon, berpartisipasi. Furqon, dengan rasa kecewa, mengungkapkan bahwa belum ada keputusan yang diambil setelah pertemuan tersebut.

banner 336x280

“Tidak ada keputusan untuk dialog kedua sampai sekarang. Kami cukup bingung padahal sudah jelas kami diabaikan. Lebih nyaman membahas masalah ini langsung di Kampung Susun Bayam. Lebih jelas dan rinci,” ujar Furqon dalam wawancara dengan wartawan pada Jumat.

Furqon menyebut bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara diwakili oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. Dia menyesalkan ketidakhadiran Direksi JakPro selama pertemuan tersebut.

“Awalnya, kami mengirim surat pada tanggal 10 lalu, difasilitasi oleh Gubernur Plt, tapi diarahkan ke Wali Kota. Wali Kota hanya diwakili oleh Sekretaris Kota dan asisten pemerintahan, serta kepolisian. Tidak ada direktur dari PT Jakarta Propertindo. Rasanya kami dimainkan,” ungkap Furqon.

Menanggapi laporan polisi yang diajukan oleh JakPro, Furqon menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan dan kelaparan akan keuntungan.

“Ini bukan masalah kemanusiaan, tapi kelaparan keuntungan menurut saya. Mereka ingin merampas ruang hidup kaum miskin seperti kami dengan cara melaporkan seperti ini. Tidak jelas dan sepertinya mereka benar-benar melakukan kejahatan kemanusiaan. Ekonomi kami tidak ada selama setahun dua bulan ini; pendidikan anak-anak tidak ada; kesehatan tidak ada. Apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Jakarta dan PT Jakarta Propertindo kepada publik, mereka nikmati tanpa rintangan, sudah menerima kompensasi, dan sebagainya,” lanjutnya.

Furqon berharap JakPro mencabut laporan polisi tersebut demi kemanusiaan dan mendesak untuk niat baik.

“Jika ada niat baik dan mereka tidak melanggar kejahatan kemanusiaan, seharusnya mereka mencabutnya. Jika mereka tidak sadar, ini adalah kejahatan kemanusiaan dan seharusnya tidak dicabut,” tegasnya.

Dia mengharapkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga dia dan yang lainnya bisa kembali ke Kampung Susun Bayam.

“Kita perlu memisahkan politik dari ini; bersaing untuk mendapatkan kandidat terbaik untuk bangsa adalah hal yang wajar, tapi apa yang sudah diatur oleh mereka yang berkuasa harus dilanjutkan. Jangan membuat rakyat menderita,” tutup Furqon. Dia juga menolak ide untuk pindah ke Apartemen Nagrak, mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan mata pencahariannya.

Manajemen PT Jakarta Propertindo sebelumnya melaporkan warga yang menduduki Kampung Susun Bayam secara paksa ke Polres Metro Jakarta Utara. Perusahaan menganggap invasi ke Kampung Susun Bayam sebagai pelanggaran hukum.

Warga tersebut, yang diidentifikasi sebagai mantan warga Kampung Bayam, dilaporkan ke polisi karena memasuki area hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) tanpa izin perusahaan pada akhir November hingga awal Desember 2023.

“Dalam merespons tindakan melawan hukum dan pelanggaran peraturan perusahaan tersebut, JakPro melaporkan mantan warga Kampung Bayam kepada Polres Metro Jakarta Utara,” ujar juru bicara resmi perusahaan, Sekretaris Perusahaan JakPro, seperti yang dilansir dari Antara pada Rabu (17 Januari).

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.