,

OJK Ketatkan Aturan: Cabut Izin Usaha dan Denda Rp 15 Miliar bagi Pelaku Keuangan yang Melanggar

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

KeludNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini semakin memperketat regulasi penagihan utang oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pelanggaran aturan akan berakibat pada sejumlah sanksi administratif, termasuk denda maksimal sebesar Rp 15 miliar. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Direktur EPK, Rela Ginting, menjelaskan bahwa PUJK yang melanggar peraturan penagihan dalam PUJK 22 Tahun 2023 akan dikenai sanksi administratif dan denda.”

banner 336x280

“Sanksi administratif yang menjadi sorotan adalah denda administratif sebesar Rp 15 miliar. Jumlah ini tetap sama dengan regulasi sebelumnya, PUJK 6 Tahun 2022, dengan batas maksimal yang sama,” ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (1/2/2024).

Sebelum dikenakan denda maksimal, PUJK akan menghadapi sanksi administratif lainnya, seperti peringatan tertulis, pembatasan produk atau layanan, pembatasan kegiatan usaha, dan penangguhan buku produk atau layanan, baik sebagian maupun keseluruhan.

“Pemberhentian pengurus, denda administratif, hingga pencabutan izin produk atau layanan serta pencabutan izin usaha juga termasuk dalam sanksi-sanksi tersebut,” terangnya.

“Ginting menegaskan bahwa denda ini lebih kecil daripada denda di pasar modal yang maksimalnya Rp 25 miliar.” Begitu pula, sanksi untuk penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik bisa mencapai Rp 50 miliar.

“Pengenalan denda administratif ini memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 113 PUJK. Selain itu, Pasal 115 memberikan kewenangan kepada PUJK untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan oleh OJK,” pungkasnya.

Sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, praktik penagihan utang yang umum dilakukan oleh kolektor utang juga ditentukan. Salah satu aturannya adalah pembatasan waktu penagihan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam waktu setempat. Selain itu, dilarang menagih pinjaman kepada pihak yang tidak terkait, guna mencegah gangguan kepada pihak lain, seperti teman atau keluarga. Regulasi ini juga menekankan bahwa penagihan utang tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.