, , ,

Ketua KPU Langgar Etik, Pencalonan Gibran Tetap Sah

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya melanggar kode etik dalam proses penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). DKPP memberikan peringatan keras terhadap KPU atas pelanggaran tersebut dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Heddy Lugito, Ketua DKPP RI, mengumumkan pembacaan sanksi, “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan.”

banner 336x280

DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap, telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, serta Pasal 19 huruf a dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2027 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Meski demikian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari enggan memberikan banyak komentar terkait putusan tersebut. Ia menyatakan, “Dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP,” usai rapat dengan Komisi II DPR. Hasyim menegaskan bahwa KPU selalu mengikuti proses persidangan di DKPP dan telah memberikan keterangan serta bukti kepada DKPP.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tetap dianggap sah, meskipun ditemukan pelanggaran etik dalam prosesnya. Heddy Lugito menegaskan, “Enggak [terdampak putusan DKPP]. Ini kan murni putusan etik enggak ada kaitannya dengan pencalonan. Gak ada.”

Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), juga menyatakan bahwa putusan DKPP hanya berpengaruh pada KPU dan tidak berkaitan dengan pencalonan Gibran. “Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu, jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga,” ujar Bagja.

Bawaslu berencana melakukan pengawasan terhadap putusan DKPP terhadap KPU, sementara KPU akan mengeluarkan surat teguran kepada terlapor sesuai dengan putusan DKPP. Bagja menjelaskan, “Bentuk pengawasannya itu adalah memastikan bahwa nanti ada surat, itu yang harus dibuat surat teguran kepada komisioner KPU.”

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.