,

DPR RI Komisi II Berbeda Pendapat Mengenai Usulan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

Keludnews.com – Rencana penggunaan hak angket oleh DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan di internal Komisi II DPR RI. Anggota komisi tersebut memberikan tanggapan yang berbeda terkait usulan tersebut.

Sebagian anggota berharap bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah politik, tetapi dapat dilaporkan kepada penyelenggara pemilu seperti Bawaslu atau Gakkumdu. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian masalah tersebut harus mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

banner 336x280

Di sisi lain, ada juga anggota yang memandang bahwa usulan penggunaan hak angket di DPR tidak perlu ditakuti oleh pihak manapun. Mereka menilai bahwa hak angket adalah instrumen penting yang bertujuan baik, karena bertujuan untuk menguji dan menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu anggota yang menyuarakan pandangan ini adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, dari PKB. Menurutnya, hak angket adalah hak konstitusional DPR yang dijamin oleh undang-undang. Yanuar menegaskan bahwa jika syarat-syarat untuk pengajuan hak angket telah terpenuhi, tidak ada yang berhak menghalangi proses tersebut. Dia juga menekankan bahwa hak angket merupakan langkah konstruktif dan konstitusional dari DPR dalam mengawasi hal-hal penting yang mempengaruhi kehidupan nasional.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus dari PAN, berpendapat bahwa dugaan kecurangan dalam pemilu sebaiknya tidak dibawa ke ranah politik. Menurutnya, pelaporan dugaan kecurangan seharusnya dilakukan kepada lembaga yang berwenang seperti Bawaslu, DKPP, atau Gakkumdu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Guspardi menekankan pentingnya memahami proses hukum yang telah diatur, dan menegaskan bahwa persoalan dugaan pelanggaran dalam pemilu seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Usulan penggunaan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang menarik perhatian publik. Perbedaan pendapat di internal Komisi II DPR RI mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani isu-isu politik yang sensitif dan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.