,

Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto: Sorotan Atas Dasar Hukum yang Dipertanyakan

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

Keludnews.com – Keputusan untuk memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sorotan ini muncul karena dipertanyakan keabsahan dasar hukum yang mengatur pemberian pangkat tersebut.

Menurut Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pemberian pangkat itu telah melalui prosedur yang ditetapkan. Menurutnya, pada tahun 2022, Prabowo telah dianugerahi tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama setelah melalui proses pengusulan, verifikasi, dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

banner 336x280

Dasar hukum penganugerahan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/Tk/Tahun 2022. “Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, Bintang Yudha Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menhan dan Panglima TNI,” ungkap Jenderal Agus.

Tindakan ini juga didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa setiap penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.

Namun, SETARA Institute menyatakan keberatan terhadap pemberian pangkat ini. Mereka menilai bahwa aturan yang mengatur pangkat kehormatan tidak sesuai, karena UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.

Menurut SETARA, pemberian pangkat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan No. 18 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat istimewa hanya diberikan kepada PNS dengan prestasi luar biasa.

Kritik juga datang dari anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, yang menegaskan bahwa dalam TNI saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Dia menekankan bahwa aturan kepangkatan di TNI diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang tidak mengatur kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.

Dengan demikian, meskipun penganugerahan pangkat kepada Prabowo telah didasarkan pada prosedur yang ada, tetapi kontroversi tetap mengelilingi keputusan ini, dengan pihak-pihak tertentu meragukan keabsahan dasar hukum yang melatarbelakangi pemberian pangkat tersebut.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.