,

Nasdem dan PDIP Bersiap Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Traktat Antara Partai

oleh -0 Dilihat
oleh
banner 468x60

Keludnews.com – Langkah menarik di kancah politik Indonesia muncul ketika Partai Nasdem menyuarakan keinginan untuk membuat perjanjian dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait rencana mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal ini dianggap sebagai komitmen bersama antara partai politik yang pro terhadap proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam pemilihan yang akan datang.

“Sangat penting untuk memiliki satu kesepakatan dalam proses hak angket, oleh karena itu, kita membutuhkan semacam traktat atau perjanjian. Mungkin kita perlu membuatnya secara resmi dengan notaris, agar masyarakat pun mengetahui bahwa kita tidak bermain-main dalam hal ini,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dalam pernyataannya kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/3/2024).

banner 336x280

Hermawi menekankan perlunya adanya satu visi bersama PDIP dalam mewujudkan upaya mengusulkan hak angket tersebut. Dia memastikan bahwa partai Koalisi Perubahan, termasuk Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang mendukung pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’, juga mendukung langkah tersebut. Namun, Hermawi menyoroti pentingnya keseriusan PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo, yang dikenal sebagai inisiator utama dalam rencana hak angket tersebut.

“Nanti, ketika kita bertemu, kita akan membawa proposal kesepakatan yang jelas. Kita harus berbicara dengan satu suara, tidak hanya di bibir saja, tetapi juga dalam tindakan,” tambahnya.

Hermawi menjelaskan bahwa meskipun partai Koalisi Perubahan memiliki potensi untuk mengajukan hak angket secara independen karena memenuhi persyaratan yang diperlukan, namun upaya tersebut dianggap kurang efektif karena kemungkinan besar akan gagal saat dibawa ke rapat paripurna. Menurut Pasal 199 Undang-Undang MD3 ayat (1), hak angket bisa diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

Namun, menurut Hermawi, upaya tersebut berisiko gagal jika tidak mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Saat ditanya mengenai pembentukan panitia khusus (pansus) yang bisa dilakukan oleh Partai Nasdem untuk mematangkan rencana hak angket, Hermawi menekankan bahwa pertemuan dengan PDIP saat ini menjadi prioritas utama.

“Yang terpenting sekarang adalah pertemuan antara kami. Pembentukan pansus akan menjadi langkah selanjutnya. Namun, sekarang kita perlu fokus pada pertemuan dengan PDIP. Nasdem atau kubu 01 saja tidak akan signifikan tanpa dukungan dari PDIP,” tegas Hermawi.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.